Kabarsiar, Hulu Sungai Tengah – Bupati Hulu Sungai Tengah, Samsul Rizal, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan di auditorium kantor BPK RI Banjarbaru, Selasa (31/3/2026).
Penyerahan dokumen tersebut diterima langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Adriyanto, yang dirangkai dengan penandatanganan berita acara sebagai tanda resmi penyerahan laporan keuangan daerah.
Penyampaian LKPD Unaudited merupakan kewajiban pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan, yang mengharuskan laporan keuangan diserahkan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk dilakukan pemeriksaan oleh BPK.
Usai penyerahan, Samsul Rizal menyampaikan harapannya agar laporan keuangan yang disusun Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat memperoleh hasil penilaian terbaik.
“Mudahan LKPD kita nanti rapi semua, dan mendapat penilaian yang baik,” ujarnya.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Adriyanto mengapresiasi seluruh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan yang telah menyampaikan LKPD tepat waktu. Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan terinci terhadap LKPD Tahun 2025 akan dilaksanakan selama 28 hari kerja, mulai 25 April hingga awal Mei 2026.
Menurutnya, pemeriksaan tersebut bertujuan memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.
Selain itu, proses pemeriksaan juga bertujuan memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai ketentuan sekaligus mengevaluasi kekuatan sistem pengendalian intern guna mencegah kesalahan maupun potensi kecurangan.
Dengan diserahkannya LKPD Unaudited ini, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah diharapkan dapat kembali meraih opini terbaik dari BPK serta terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara profesional, transparan, dan akuntabel.
