Kabarsiar Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) setempat untuk memperkuat basis data sosial ekonomi masyarakat, khususnya terkait pemetaan tingkat kesejahteraan dan kemiskinan. Langkah ini dibahas dalam audiensi antara Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, dan Kepala BPS Banjarbaru, Abdul Muslim, yang berlangsung di Balai Kota Banjarbaru, Kamis (10/7/2025).
Wali Kota Lisa menyebut, kolaborasi dengan BPS menjadi langkah strategis untuk mendukung perencanaan kebijakan berbasis data yang akurat. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah pemetaan warga berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang akan disusun secara berjenjang mulai dari tingkat RT/RW, kelurahan, hingga kecamatan.
“Kami ingin memastikan seluruh program pemerintah, mulai dari bantuan hingga intervensi sosial, benar-benar tepat sasaran. Untuk itu, kita harus punya data yang kuat dan terstruktur,” ucap Lisa.
Menurutnya, kerja sama dengan BPS sangat penting agar seluruh kebijakan publik yang dilaksanakan memiliki landasan statistik yang valid. Lisa menegaskan kesiapan Pemko Banjarbaru untuk bersinergi penuh dalam pembangunan basis data yang menyeluruh.
Sementara itu, Kepala BPS Banjarbaru, Abdul Muslim, menyambut baik ajakan kolaborasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa BPS saat ini sedang dalam proses pengumpulan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN) yang nantinya akan diserahkan ke pemerintah kota sebagai bahan analisis dalam penentuan kebijakan sosial.
“Data DTSN ini akan menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat dengan klasifikasi yang lebih komprehensif. Termasuk nantinya dalam menyusun kategori keluarga miskin atau rentan miskin,” ujar Muslim.
Dalam pertemuan itu, Muslim juga memaparkan kondisi pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru yang mencapai 6,71 persen pada tahun 2024, sebagai salah satu indikator makro yang menunjukkan geliat ekonomi daerah.
Ia juga menyampaikan rencana pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 mendatang yang akan menjadi momentum penting dalam memotret potensi usaha dan struktur ekonomi di daerah, termasuk sektor informal yang menjadi tumpuan ekonomi warga.
Sinergi antara Pemko Banjarbaru dan BPS ini diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih akurat dan aplikatif, sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.
