Tanah Bumbu – Ketua PGRI Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Amiluddin, menegaskan pentingnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan para guru, terutama guru honorer dan yang mengajar di sekolah swasta. Hal ini ia sampaikan dalam wawancara dengan awak media Selasa (11/2/2025) di sela-sela persiapan pelantikan Satuan Musyawarah Nasional APKS PB PGRI di Jakarta.
Amiluddin mengkritik kebijakan distribusi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang menurutnya masih belum menyentuh sektor pendidikan swasta. Ia berharap pemerintah pusat memperluas cakupan program ini agar sekolah swasta juga mendapatkan dukungan, terutama dalam hal pelatihan dan peningkatan kesejahteraan para guru.
“Sekolah swasta memiliki peran besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, banyak guru di sekolah swasta yang belum mendapatkan hak yang layak, termasuk pelatihan dan kesejahteraan yang memadai,” ujar Amiluddin. Ia menambahkan bahwa banyak yayasan sekolah swasta yang tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memberikan kesejahteraan yang layak bagi guru-guru mereka, sehingga perlu ada dukungan dari pemerintah.
Selain itu, Amiluddin juga menyoroti kebijakan yang melarang pembayaran honor bagi guru honorer yang tidak terdaftar dalam database PPPK. Ia menjelaskan bahwa banyak guru honorer yang hanya menerima gaji sangat minim, bahkan ada yang hanya mendapatkan Rp300 ribu per bulan. Menurutnya, kebijakan yang menghambat pembayaran honor bagi guru yang tidak terdaftar dalam database PPPK ini semakin memperburuk kesejahteraan guru.
“Guru honorer yang tidak terdaftar di PPPK tidak bisa menerima honor dari pemerintah, ini menjadi tantangan besar bagi kesejahteraan mereka,” tambahnya.
Amiluddin menegaskan bahwa PGRI akan terus berjuang agar seluruh guru di Indonesia, termasuk yang tidak terdaftar dalam skema PPPK, tetap mendapatkan hak-hak mereka. Ia berharap pemerintah dapat memberikan solusi konkret agar guru honorer, khususnya di sekolah swasta, tidak lagi mengalami ketidakpastian kesejahteraan.
PGRI Tanah Bumbu berharap adanya kebijakan yang lebih inklusif dan setara bagi guru honorer dan di sekolah swasta, agar mereka juga mendapatkan perhatian yang layak seperti halnya guru di sekolah negeri. “Kami ingin memastikan bahwa perjuangan ini terus berjalan, agar seluruh guru di Indonesia mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik dan memiliki martabat dalam profesinya,” pungkas Amiluddin.
