Kabarsiar, Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Camat dan Lurah se-Kota Banjarbaru di Aula Kecamatan Landasan Ulin, Kamis (25/6/2026), sebagai upaya memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Rakor yang dipimpin Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, membahas sejumlah isu strategis, mulai dari penyelesaian batas wilayah antar-kelurahan hingga penguatan pelayanan publik yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dalam arahannya, Sirajoni menegaskan pentingnya penyelesaian batas wilayah secara akurat untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah potensi konflik sosial maupun persoalan administrasi di kemudian hari.
Untuk mendukung proses tersebut, Pemerintah Kota Banjarbaru menggandeng Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) guna melakukan pemetaan yang sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Menurutnya, sinergi antara camat, lurah, tim ahli, dan instansi terkait menjadi kunci dalam menyelesaikan penetapan batas wilayah secara tepat dan komprehensif.
Selain membahas batas wilayah, rakor juga menyoroti komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif. Melalui kerja sama dengan Dinas Sosial, pemerintah mendorong implementasi konsep Kecamatan Inklusif agar setiap kantor kecamatan dan kelurahan mampu memberikan pelayanan yang ramah bagi penyandang disabilitas, kelompok rentan, dan lanjut usia.
Konsep tersebut tidak hanya menitikberatkan pada penyediaan fasilitas fisik yang memadai, tetapi juga peningkatan responsivitas aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pada kesempatan itu, Sirajoni menyampaikan apresiasi kepada seluruh camat dan lurah yang selama ini menjadi garda terdepan pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga menekankan tiga hal yang perlu menjadi perhatian aparatur di lapangan, yakni peningkatan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi, meningkatkan kepekaan terhadap kondisi sosial dan lingkungan, serta memperkuat sinergi lintas sektor dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.
Melalui rapat koordinasi tersebut, Pemerintah Kota Banjarbaru berharap pelayanan publik di tingkat kecamatan dan kelurahan semakin efektif, responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat serta tepat.
