Kabarsiar, Tanah Laut — Kabupaten Tanah Laut kembali mencatatkan prestasi membanggakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan rilis resmi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI per 23 Desember 2025 yang diumumkan pada 24 Desember 2025, realisasi pendapatan APBD Kabupaten Tanah Laut mencapai 116,24 persen.
Capaian tersebut menempatkan Tanah Laut pada peringkat kedua tertinggi secara nasional dari seluruh kabupaten di Indonesia. Posisi pertama nasional ditempati Kabupaten Sumbawa Barat dengan realisasi pendapatan sebesar 140,48 persen. Dengan capaian itu, Tanah Laut sekaligus menjadi kabupaten dengan realisasi pendapatan tertinggi se-Pulau Kalimantan.
Bupati Tanah Laut, H. Rahmat Trianto, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi pendapatan serta menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan.
“Jadi kita tertinggi se-Pulau Kalimantan, dan kalau secara nasional kita berada di peringkat kedua. Ini bukan hanya tertinggi di Kalimantan Selatan, tetapi se-Kalimantan,” ujarnya.
Berdasarkan data khusus kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan, Tanah Laut menempati posisi teratas realisasi pendapatan APBD, disusul Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 113,32 persen, Kabupaten Tanah Bumbu 112,39 persen, Kabupaten Banjar 111,86 persen, Kabupaten Hulu Sungai Utara 109,56 persen, Kabupaten Tabalong 108,81 persen, dan Kabupaten Balangan 98,77 persen.
Sementara itu, untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tapin, Kotabaru, dan Barito Kuala, data realisasi pendapatan belum termonitor secara lengkap dalam rilis tersebut. Namun, capaian daerah-daerah tersebut diperkirakan berada pada kisaran zona menengah berdasarkan grafik nasional.
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menilai pencapaian ini sebagai hasil sinergi lintas perangkat daerah, optimalisasi pendapatan asli daerah, serta pengelolaan fiskal yang terukur dan berkelanjutan. Capaian tersebut diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja pembangunan dan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Tanah Laut.
