Kabarsiar, Tanah Bumbu – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) mengikuti Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar di Kantor Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Senin (15/6/2026).
Kegiatan tersebut bertujuan memastikan keselarasan arah pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, provinsi, hingga agenda pembangunan global. Melalui fasilitasi ini, Pemkab Tanah Bumbu menegaskan komitmennya dalam mengintegrasikan perencanaan pembangunan secara vertikal agar pelaksanaan program lebih efektif dan tepat sasaran.
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif melalui Kepala Bappedalitbang, M. Untung, mengatakan penyusunan RKPD 2027 mengacu pada berbagai kebijakan strategis nasional, termasuk Asta Cita dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.
Menurutnya, fokus pembangunan nasional yang menjadi perhatian daerah meliputi penguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, reformasi birokrasi, serta dukungan terhadap berbagai Program Strategis Nasional melalui koordinasi lintas sektor.
Di tingkat provinsi, Tanah Bumbu diarahkan untuk semakin memperkuat posisinya sebagai gerbang logistik utama Kalimantan Selatan sekaligus daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Dukungan terhadap proyek strategis seperti pembangunan Jembatan Pulau Laut dan penguatan konektivitas Pelabuhan Batulicin juga menjadi bagian dari arah pembangunan daerah.
Selain itu, aspek keberlanjutan menjadi perhatian melalui pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama pada rehabilitasi lahan pascatambang dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.
Untung menjelaskan RKPD 2027 merupakan implementasi tahun kedua dari RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu 2025–2029. Pada tahun tersebut, pemerintah daerah menargetkan penguatan fondasi transformasi ekonomi guna mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekstraktif.
Tema pembangunan yang diusung adalah “Transformasi Infrastruktur, Ekonomi, dan Pelayanan Publik Menuju Tanah Bumbu yang Maju, Makmur, dan Beradab”.
Menurutnya, struktur ekonomi daerah saat ini masih didominasi sektor ekstraktif yang berpotensi menimbulkan ketergantungan ekonomi, ketimpangan sosial, serta tekanan terhadap lingkungan. Karena itu, diversifikasi ekonomi menuju sektor non-ekstraktif seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan menjadi kebutuhan mendesak.
Optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Setangga juga diproyeksikan menjadi motor penggerak hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal.
Dalam dokumen RKPD 2027, Pemkab Tanah Bumbu menetapkan tiga aksi prioritas pembangunan daerah. Prioritas pertama adalah transformasi ekonomi dan penguatan ketahanan daerah melalui hilirisasi industri, pemberdayaan UMKM, serta penguatan kemandirian pangan melalui pengembangan sektor pertanian dan perikanan.
Prioritas kedua berfokus pada transformasi infrastruktur kewilayahan, termasuk pembangunan infrastruktur berbasis potensi kecamatan, peningkatan kualitas jalan, serta perluasan akses sanitasi layak bagi masyarakat.
Sementara prioritas ketiga diarahkan pada transformasi pelayanan publik melalui peningkatan indeks pemerintahan digital, integrasi layanan berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan dan kesehatan.
Melalui arah pembangunan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berharap mampu memperkuat daya saing daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
