Kabarsiar, Tanah Bumbu – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyusun Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Tahun 2027–2031 sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan dan meningkatkan efektivitas penanganan bencana hingga tingkat desa.
Penyusunan dokumen tersebut dilaksanakan di Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops) BPBD Tanah Bumbu, Kamis (12/11/2026). RPB diharapkan menjadi pedoman penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih sistematis dan terarah, sekaligus terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif melalui Kepala Pelaksana BPBD Tanah Bumbu H. Sulhadi, yang diwakili Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Muhammad Rizwan, menjelaskan bahwa penyusunan RPB 2027–2031 merupakan bagian dari evaluasi dan penyempurnaan dokumen sebelumnya.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan dokumen tetap relevan, efektif, serta dapat diterapkan ketika terjadi bencana.
Rizwan menyebutkan, terdapat lima tujuan utama dalam evaluasi dan penyusunan dokumen tersebut. Di antaranya menilai kesesuaian dan keakuratan data pada RPB sebelumnya, memperbarui efektivitas strategi dan prosedur, menyesuaikan kebijakan serta regulasi dengan RPJMD terbaru, mengintegrasikan pembelajaran dari kejadian bencana sebelumnya, serta meningkatkan kesiapsiagaan, koordinasi, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Dokumen ini kita evaluasi kembali untuk memastikan masih relevan, efektif, dan dapat dijalankan apabila bencana kembali terjadi,” jelas Rizwan.
Ia menambahkan, setelah pelaksanaan diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD) akhir, tahapan berikutnya adalah asistensi akhir bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta sebelum dokumen tersebut dinyatakan selesai.
Salah satu penguatan dalam penyusunan RPB kali ini adalah penggunaan data spasial yang lebih terperinci hingga tingkat desa. Pendekatan tersebut memungkinkan perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan kondisi dan potensi kerawanan di masing-masing desa, bukan hanya secara umum pada tingkat kabupaten.
Dengan pemetaan yang lebih detail, pemerintah daerah diharapkan dapat menentukan langkah pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan bencana secara lebih tepat sasaran sesuai karakteristik wilayah.


