Kabarsiar, Banjarbaru– Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Komdiphoria 2025 resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, M. Syarifuddin. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan transformasi digital yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurut Syarifuddin, perkembangan teknologi harus diiringi dengan penguatan kapasitas pemerintah daerah agar layanan publik semakin cepat, efisien, dan merata. Transformasi digital, kata dia, tidak boleh hanya berhenti pada aspek teknis, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sebagai penerima layanan.
Dalam sesi seminar, Tenaga Ahli Gubernur Kalsel Bidang Administrasi Umum, Ibnu Sina, menyoroti tantangan terbesar transformasi digital, yakni menjembatani kesenjangan antara kecanggihan teknologi dengan kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan publik.
“Pemerintahan yang cerdas harus melayani dengan baik, tapi masyarakat juga harus bisa mengakses. PR kita adalah memastikan teknologi yang canggih benar-benar dirasakan manfaatnya,” ucap Ibnu Sina, Kamis (25/9/2025).
Ia mencontohkan, meski pemerintah sudah menyediakan layanan publik melalui aplikasi hingga mal pelayanan publik, sebagian masyarakat masih memilih datang langsung ke kantor karena keterbatasan literasi digital. Oleh sebab itu, sosialisasi dan edukasi dinilai penting untuk meningkatkan pemanfaatan layanan digital.
“Pemerintah ingin melayani kapan saja dan di mana saja, bahkan 24 jam penuh. Tetapi masyarakat juga perlu diberikan akses informasi yang jelas agar layanan ini bermanfaat,” tambahnya.
Selain Ibnu Sina, seminar juga menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Plt Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Cahyono Tri Wibowo, Kepala BPS Provinsi Kalsel, Mukhamad Mukhanif, serta Direktur Eksekutif ASKOMPSI, Eddy Santoso. Kehadiran para narasumber ini diharapkan memperkaya strategi dan perspektif dalam mengawal transformasi digital.
Melalui Rakerda dan Komdiphoria 2025, Pemprov Kalsel berharap seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan dapat menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, serta berkomitmen menghadirkan pelayanan publik digital yang inklusif, mudah diakses, dan bermanfaat luas bagi masyarakat.
