Kabarsiar, Banjarmasin – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melalui Seminar Nasional bertajuk “Sinergi BPK dan Pemangku Kepentingan untuk Membangun Banua” yang digelar di Banjarmasin, Senin (20/4/2026).
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi momentum penting untuk menyelaraskan langkah antara pemerintah daerah dengan lembaga pengawas serta pemangku kepentingan lainnya dalam mendorong pembangunan yang lebih efektif dan berdampak bagi masyarakat.
Menurutnya, sinergi yang kuat antar lembaga menjadi kunci dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan tepat sasaran serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Arah tersebut sejalan dengan pandangan Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, yang disampaikan oleh Wakil Gubernur, Hasnuryadi Sulaiman. Pemerintah provinsi menekankan pentingnya membuka ruang kolaborasi yang luas serta menerima masukan dari berbagai pihak.
Sinergi tersebut juga diperkuat melalui peran lembaga pengawasan seperti BPK RI dan BPKP, yang diharapkan dapat mendorong tata kelola keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel.
Anggota BPK RI, Fathan Subchi, menegaskan pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengawasan agar kebijakan yang dihasilkan lebih akuntabel.
Sementara itu, Kepala BPK Provinsi Kalimantan Selatan, Andriyanto, menyampaikan bahwa sinergi antar lembaga menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab.
Seminar nasional ini tidak hanya menjadi ruang dialog, tetapi juga pijakan dalam memperkuat kebijakan daerah yang terintegrasi, adaptif, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Selatan.
