Kabarsiar, Tanah Bumbu – Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif menandatangani Kesepakatan Bersama Pilot Project Kolaborasi Penanganan Jembatan Non-Nasional di Provinsi Kalimantan Selatan. Kesepakatan tersebut melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah kabupaten dan kota, serta TNI dan Polri.
Penandatanganan berlangsung di Kediaman Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Senin (31/8/2026).
Kesepakatan bersama tersebut menjadi langkah untuk memperkuat sinergi dalam percepatan penanganan dan pembangunan infrastruktur jembatan non-nasional yang menjadi akses penting bagi masyarakat.
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif mengatakan kolaborasi lintas sektor menjadi langkah strategis dalam mempercepat pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Menurutnya, keberadaan jembatan memiliki peran penting dalam memperlancar mobilitas warga serta menunjang berbagai aktivitas, mulai dari perekonomian, pendidikan, kesehatan, distribusi barang hingga pelayanan publik.
Program percontohan tersebut juga menjadi tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait percepatan penanganan infrastruktur jembatan, termasuk jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan satuan pendidikan dan fasilitas pelayanan publik.
Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin mengapresiasi dukungan pemerintah kabupaten dan kota dalam menyukseskan program kolaborasi pembangunan infrastruktur tersebut.
Ia mengatakan percepatan penanganan jembatan membutuhkan sinergi dan dukungan pembiayaan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota.
Pemprov Kalimantan Selatan bersama pemerintah daerah, lanjut Muhidin, berkomitmen mendukung penanganan infrastruktur jembatan melalui pengalokasian anggaran, baik dalam perubahan APBD Tahun 2026 maupun anggaran murni Tahun 2027.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar mengatakan Kalimantan Selatan menjadi salah satu daerah percontohan kolaborasi penanganan jembatan untuk mendukung program prioritas pemerintah.
Program tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung target pembangunan 300 ribu jembatan di Indonesia.
Hingga 13 Agustus 2026, sebanyak 3.395 jembatan telah terbangun melalui Satgas Jembatan TNI Angkatan Darat dan Polri. Khusus di Kalimantan Selatan, terdapat 131 jembatan desa yang disinergikan melalui program Judesa.
Roy berharap pelaksanaan proyek percontohan di Kalimantan Selatan dapat berjalan optimal dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam membangun kolaborasi penanganan infrastruktur.
Selain membahas penanganan jembatan non-nasional, pertemuan tersebut juga menyoroti sejumlah rencana pembangunan infrastruktur strategis di Kalimantan Selatan, termasuk pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan dan Pulau Laut.
Gubernur Muhidin menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang terintegrasi agar mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan mendukung kelancaran distribusi barang.
Kolaborasi pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan dapat memperkuat konektivitas antarwilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan, termasuk di Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki posisi strategis dalam pergerakan orang dan distribusi barang di wilayah tersebut.
