Kabarsiar Banjarbaru – Isu belum tuntasnya pembayaran dalam program cetak sawah kembali mencuat di sejumlah daerah. Sejumlah laporan menyebut adanya pembayaran pembebasan lahan dan pekerjaan lain yang belum diselesaikan oleh pihak terkait. Namun, hal ini ditegaskan tidak akan terjadi di Kalimantan Selatan.
Danrem 101/Antasari, Brigjen TNI Ilham Yunus memastikan, program cetak sawah di Kalsel akan berjalan sesuai prosedur dan aman dari persoalan keterlambatan pembayaran seperti yang dikeluhkan di beberapa wilayah lain.
“Kami sudah bekerja sama dengan semua pihak terkait agar program dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bisa terlaksana dengan baik. Saya tegaskan kepada instansi di Kalsel, tidak akan terjadi hal seperti itu di sini,” kata Danrem saat dihubungi kalselpos.com, Minggu (20/7/2025).
Jenderal bintang satu itu juga menegaskan, dirinya siap menjadi pihak pertama yang menerima dan menindaklanjuti keluhan masyarakat jika ada masalah dalam pelaksanaan program cetak sawah di Kalsel.
“Jangan takut dengan isu-isu yang berkembang. Kalau ada yang dirugikan, laporkan langsung kepada saya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan dan Ketahanan Pangan (DPKP) Provinsi Kalsel, H Syamsir Rahman, menyatakan optimistis target cetak sawah baru seluas 30 ribu hektare bisa tercapai dengan kerja sama semua pihak.
“Kita memang perlu kerja keras untuk mencapai target itu, karena saat ini yang terealisasi baru sekitar 1.500 hektare,” ungkap Syamsir usai rapat koordinasi swasembada pangan di Banjarbaru, Kamis (17/7/2025).
Syamsir menyebut, pihaknya akan membentuk tim khusus yang langsung mengawasi pekerjaan di lapangan. Langkah itu dilakukan untuk mempercepat realisasi program cetak sawah baru.
“Kita bentuk tim khusus untuk langsung mengawasi di lapangan. Ini harus kita kejar bersama-sama,” katanya.
Ia juga mengakui, salah satu kendala di lapangan adalah lambatnya pencairan anggaran dari pemerintah pusat. Dana sempat tertahan dan baru saja bisa digunakan, sehingga membuat proses cetak sawah berjalan lambat.
“Itulah salah satu penyebab lambannya program ini berjalan di Kalsel,” tambahnya.
