Kabarsiar Banjarbaru – Wali Kota Banjarbaru, Erna Lisa Halaby, menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (8/7/2025).
Dalam kesempatan itu, Lisa mengapresiasi dukungan yang diberikan DPRD. Ia menyebut, sinergi yang terjalin menjadi bukti kuatnya komitmen bersama dalam membangun Banjarbaru Emas — singkatan dari Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera.
“Ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kota dan DPRD sepemikiran dan memiliki tekad kuat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat,” kata Lisa.
Salah satu isu krusial yang disorot adalah tingginya harga gas elpiji 3 kilogram di tingkat pengecer. Menyikapi hal tersebut, Lisa menyebut telah melakukan pemantauan langsung.
“Saya keliling pakai motor ke warung-warung, siang hari saat panas-panasnya, untuk pastikan harga elpiji di lapangan. Memang harganya sudah tinggi dari pengecernya,” ungkapnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkot Banjarbaru akan memperkuat pengawasan distribusi serta memperbarui data penerima subsidi. Langkah ini diambil agar bantuan gas melon tepat sasaran.
“Kita akan gunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar bantuan benar-benar sampai ke yang berhak,” tegas Lisa.
Menanggapi pandangan fraksi soal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Lisa menegaskan pihaknya akan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah. Pemko juga membentuk tim targeting guna mengoptimalkan sumber pendapatan secara berkelanjutan.
Ia menambahkan, percepatan pembangunan juga akan difokuskan melalui program 100 Hari Kerja yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Kami menganggarkan BPJS Ketenagakerjaan untuk RT/RW serta seragam sekolah gratis untuk pelajar SD dan SMP se-Banjarbaru,” jelasnya.
Rapat paripurna tersebut menjadi ajang penting memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mengawal agenda pembangunan daerah, khususnya menghadapi tantangan ekonomi dan sosial di tahun anggaran berjalan.
