Kabarsiar Banjarbaru – Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby menekankan pentingnya mewujudkan keluarga yang inklusif, responsif gender, dan berpihak pada hak anak dalam setiap kebijakan serta program pembangunan keluarga. Hal tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Tim Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah (TPK2D) Provinsi Kalimantan Selatan dan TPK2D Kota Banjarbaru di Aula Gawi Sabarataan Pemerintah Kota Banjarbaru, Selasa (29/7/2025).
Kegiatan ini juga dirangkai dengan koordinasi penyesuaian data Indeks Kualitas Keluarga (IKK) serta penandatanganan komitmen program Peningkatan Kualitas Keluarga untuk Kelurahan Landasan Ulin Selatan yang menjadi lokus atau proyek percontohan tahun 2025.
Dalam sambutannya, Wali Kota Lisa menyebut pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai urusan wajib non pelayanan dasar yang harus dijalankan pemerintah. Ia berharap masyarakat Kelurahan Landasan Ulin Selatan bisa merasakan intervensi yang nyata dan berdampak.
“Pendataan awal telah dilakukan, dan indeks ini diharapkan tidak hanya menunjukkan kemajuan statistik, tetapi juga mencerminkan keluarga yang sejahtera berbasis kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, dan ketahanan dalam berbagai aspek kehidupan,” ujarnya.
Lisa menambahkan, saat ini merupakan momentum untuk menyelaraskan data, menyatukan rencana aksi pembinaan, serta memperkuat sinergi antar lembaga. Ia menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak mungkin tercapai tanpa kolaborasi lintas sektor.
“Program ini tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, perangkat terkait, lembaga vertikal, organisasi masyarakat, dan tentu saja peran aktif masyarakat itu sendiri,” tambahnya.
Pemerintah Kota Banjarbaru berharap kegiatan ini dapat menjadi model pembangunan keluarga berkualitas, berkeadilan gender, serta menjamin pemenuhan hak-hak anak sebagai bagian penting dari pembangunan berkelanjutan.
