Sebagai langkah konkret untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI) mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kepala Daerah di Jogja Expo Center (JEC), Yogyakarta, pada Rabu (19/3/2025).
Acara penting ini dihadiri oleh sejumlah kepala daerah dari berbagai kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Wali Kota Banjarmasin, H. M. Yamin, yang turut serta dalam diskusi tersebut.
Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto, menekankan pentingnya komitmen kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam kesempatan tersebut, Setyo mengingatkan bahwa meskipun kepala daerah telah resmi menjabat, mereka harus terus menjaga komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan bebas dari korupsi.
“Kepala daerah telah melewati proses yang panjang, mulai dari pendidikan, pelatihan, hingga pemilihan. Setelah dilantik dan mengucapkan sumpah, yang paling penting adalah menjaga komitmen untuk menjalankan pemerintahan yang baik,” ujarnya dengan tegas.
Setyo juga menegaskan bahwa KPK terus memantau jalannya pemerintahan daerah meski pemantauan tersebut tidak selalu terlihat di lapangan. Ia menekankan bahwa sinergi yang erat antara kepala daerah, DPRD, dan aparat penegak hukum sangat penting untuk mencegah dan memberantas praktik korupsi.
Lebih lanjut, Setyo menyoroti rendahnya nilai Monitoring Center Prevention (MCP) di sektor pengadaan barang dan jasa, yang menunjukkan bahwa masih ada banyak aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia. Ia menambahkan, perbaikan dalam sistem anggaran dan pengawasan yang lebih ketat diharapkan dapat meningkatkan IPK yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti demokrasi, politik, ekonomi, dan keamanan.
Dalam Rakor ini, Wali Kota Banjarmasin, H. M. Yamin, hadir bersama Sekda Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman, dan Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Ridho Akbar. Menanggapi materi yang disampaikan oleh Ketua KPK, H. M. Yamin menegaskan komitmen Pemko Banjarmasin untuk terus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.
“Kami sangat mengapresiasi arahan dari KPK RI. Pemerintah Kota Banjarmasin akan terus memperkuat sistem pengawasan dan transparansi di setiap aspek pemerintahan, terutama dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik,” ujar H. M. Yamin dengan tegas.
